Target Pendapatan Negara 2025 yang Mencapai 3.005,1 Triliun

Target Pendapatan Negara 2025 yang Mencapai 3.005,1 Triliun

Target pendapatan negara 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto jumlahnya mencapai 3.005,1 triliun. Untuk mendapatkan pendapatan sebesar itu tentu saja pemerintah harus memutar otak supaya bisa membunuh targetnya.

Menurut menteri keuangan yaitu Sri Mulyani, pemerintah telah menyusun strategi untuk bisa mendapatkan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rincian Target Pendapatan Negara 2025

Strategi pemerintah untuk mencapai target pendapatan negara 2025 yang mencapai 3.005,1 triliun ini dilakukan dengan beberapa cara yang diambil.

Pemerintah telah secara resmi menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran pada tahun 2025 pada lembaga dan kementerian. Untuk total nilainya sendiri itu mencapai 3.005,1 triliun.

Untuk rinciannya sendiri yaitu penerimaan perpajakan dan Bea Cukai akan memberikan pendapatan negara sebesar 2.490,9 triliun. Sementara itu, untuk penerimaan negara bukan pajak akan menyumbang sebesar 513,6 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pendapatan negara akan ditambah dengan pendapatan dari tanah hibah sebesar 0,6 triliun atau sekitar 600 miliar. Untuk bisa mendapatkan target sebesar itu tentu saja ada banyak sekali hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia.

Untuk meningkatkan pendapatan negara ini menjadi hal yang seharusnya tidak mudah untuk dilakukan. Karena, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana caranya masyarakat tidak terbebani dengan adanya peningkatan pendapatan negara tersebut.

Cara Pemerintah Penuhi Target Pendapatan Negara 2025

Ada beberapa program yang memang akan dijalankan oleh pemerintah demi memenuhi target pendapatan negara pada tahun 2025. Salah satunya yaitu melakukan reformasi pada sistem perpajakan dan bea cukai.

Selama ini memang sistem perpajakan dan bea cukai di Indonesia seringkali menjadi salah satu masalah yang menghambat pendapatan negara. Salah satu program prioritas yang akan dilaksanakan oleh kementerian keuangan yaitu adalah melakukan digitalisasi.

Karena dengan memanfaatkan teknologi ini akan sangat membantu untuk melakukan pengawasan dan kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap perpajakan dan bea cukai, sehingga dapat mencapai target pendapatan negara 2025.

Dengan memanfaatkan teknologi nantinya perpajakan akan menjadi lebih praktis dan mudah sehingga masyarakat tidak akan kesulitan untuk mengurusnya. Sementara itu, dengan memanfaatkan teknologi bea cukai akan lebih mudah untuk mengawasi barang-barang yang masuk ke negara Indonesia.

Karena memang sampai saat ini bisa dikatakan masih cukup banyak produk-produk ilegal yang dijual di pasar Indonesia. Tentu bermanfaat saja ini akan sangat berpengaruh terhadap para pelaku usaha di Indonesia sendiri dan akan berdampak terhadap ekonomi nasional.

Sementara itu kementerian keuangan juga menekankan pentingnya Untuk tetap menjaga iklim investasi yang kondusif. Karena dengan masuknya investasi yang besar tentu saja ini akan sangat berdampak terhadap pendapatan negara.

Selain itu, kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga sangat diharapkan oleh pemerintah. Karena hal ini memang sangat membutuhkan kerjasama dari semua elemen untuk bisa mendukung kemajuan Indonesia.

Peningkatan Pendapatan Negara Dilakukan untuk Mendukung Program Prioritas Presiden

Target pendapatan negara 2025 memang bisa dikatakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi, ini juga dilakukan memang demi mendukung program prioritas yang sudah dicanangkan oleh presiden Prabowo.

Ada beberapa program prioritas yang memang menjadi fokus utama dari pemerintahan di era Prabowo seperti misalnya Swasembada pangan, program makan siang gratis, kesehatan, dan beberapa lagi lainnya.

Tentu saja untuk menjalankan program kerja tersebut tidak akan mungkin bisa berjalan ketika tidak dibarengi dengan biaya yang cukup. Cukup akan tetapi pemerintah juga mengatakan sangat berkomitmen untuk menjaga atau memperhatikan prinsip keadilan bagi masyarakat.

Contohnya untuk masyarakat yang memang terbilang dalam golongan orang mampu atau miskin itu akan mendapatkan beberapa bantuan. Misalnya bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, sampai fasilitas untuk pembebasan pajak.

Walaupun begitu target pendapatan negara 2025 yang cukup besar ini juga membuat pemerintah melakukan langkah-langkah yang mendapatkan kritik tajam dari masyarakat.

Contohnya saja yaitu adalah keputusan untuk menaikkan PPN dari 11% ke-12%. Dengan menaikkan jumlah PPN ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kelompok masyarakat kelas menengah maupun kelas bawah.

Secara tidak langsung dengan menaikkan PPN ini akan membuat daya beli masyarakat menurun dan tentunya dapat berdampak secara signifikan terhadap perekonomian nasional.

Sepertinya memang pemerintah harus mencari cara-cara yang lebih kreatif lagi untuk bisa meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2025. Karena jika terus mengandalkan pajak tentu saja itu akan sangat membebani masyarakat.

Jika tidak dibarengi dengan strategi yang baik keputusan untuk menaikkan penerimaan pajak Tentu saja itu bisa menjadi masalah tersendiri. Karena peningkatan harga kebutuhan pokok tanpa dibarengi dengan peningkatan pendapatan dari masyarakat tentu akan berdampak buruk terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Akselerasi yang dilakukan oleh pemerintahan di era Prabowo untuk mencapai target Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025 memang kerap kali mendapatkan banyak kritik. Salah satunya yaitu cara-cara yang dilakukan untuk mencapai target pendapatan negara 2025.